Loker BUMN Jakarta di BPN Posisi Konsultan Keamanan Cyber

Job Description

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berperan penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan, kementerian ini memiliki tugas utama dalam memastikan kepastian hukum atas tanah, penyusunan kebijakan tata ruang, serta pengembangan sistem pertanahan yang modern dan transparan.

Sejarah Kementerian ATR/BPN dimulai pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Sebelum itu, urusan agraria berada di bawah Departemen Dalam Negeri, mengingat pemerintah pada saat itu belum menganggap agraria sebagai bidang strategis. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan kepastian hukum di sektor pertanahan, kementerian ini terus berkembang menjadi pilar utama dalam reformasi agraria dan tata ruang nasional.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem informasi yang kuat, modern, dan aman, Kementerian ATR/BPN, melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN), saat ini membuka kesempatan bagi tenaga profesional untuk bergabung sebagai Konsultan Perorangan Kebijakan Keamanan Siber.

Posisi: Konsultan Perorangan Kebijakan Keamanan Siber

Deskripsi Pekerjaan:

Sebagai Konsultan Perorangan Kebijakan Keamanan Siber, kandidat yang terpilih akan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan keamanan informasi dan siber di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Tugas utama meliputi:

• Melakukan analisis terhadap sistem keamanan siber yang telah diterapkan di lingkungan kementerian.
• Menyusun dan mengembangkan kebijakan, prosedur, dan pedoman keamanan informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional.
• Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan siber yang efektif.
• Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko keamanan informasi guna menghindari potensi ancaman siber.
• Memberikan rekomendasi terhadap penguatan sistem keamanan data dan informasi di PUSDATIN Kementerian ATR/BPN.
• Mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkait keamanan siber guna memastikan kebijakan yang disusun tetap relevan.

Kualifikasi yang Dibutuhkan:

Untuk dapat mengisi posisi ini, pelamar harus memenuhi kualifikasi berikut:

✅ Pendidikan: Minimal lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan di bidang Ilmu Hukum, Ilmu Komputer, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, atau Sistem Informasi.

✅ Pengalaman Kerja: Minimal memiliki 1 tahun pengalaman dalam bidang penyusunan kebijakan, keamanan informasi, atau keamanan siber.

✅ Keahlian yang Dibutuhkan:

• Pemahaman mendalam mengenai kebijakan keamanan siber dan regulasi terkait.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.
• Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) secara efektif.
• Cepat belajar dan mudah beradaptasi dengan sistem serta prosedur kerja yang berlaku.
• Memiliki pemahaman yang kuat terkait regulasi dan standar keamanan siber nasional maupun internasional (contoh: ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, dsb.).

✅ Persyaratan Tambahan:

• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah maupun swasta.
• Berdomisili di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya untuk mempermudah koordinasi dan mobilitas kerja.

Cara Melamar:

Bagi kandidat yang memenuhi kualifikasi dan berminat untuk bergabung, silakan mengirimkan Curriculum Vitae (CV) dan dokumen pendukung lainnya melalui email berikut:

E-mail: [email protected]
Subjek: TataKelola_Nama Lengkap

⏳ Batas akhir pendaftaran: 19 Februari 2025

⚠ Perhatian:

• Rekrutmen ini tidak dipungut biaya sama sekali. Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN.
• Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi lebih lanjut.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam tata kelola agraria dan pertanahan di Indonesia!