Job Description
Lowongan Kerja Program Magang Nasional – Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kementerian Hukum Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tingkat kementerian di bawah Pemerintah Indonesia yang memiliki mandat utama dalam bidang hukum. Lembaga ini memiliki peran vital dalam menjaga tata kelola hukum nasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, memastikan harmonisasi kebijakan hukum, serta mengawasi pelaksanaan regulasi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan tanggung jawab yang sangat luas, kementerian ini turut memastikan setiap kebijakan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sejarah berdirinya kementerian ini dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Kementerian Hukum pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, menjadikannya salah satu kementerian tertua dalam struktur pemerintahan Indonesia. Menteri kehakiman pertama adalah Prof. Mr. Soepomo, seorang tokoh hukum terkemuka yang turut berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa kolonial Belanda, lembaga serupa dikenal sebagai Departemen van Justitie, sebuah lembaga yang berdiri berdasarkan ketentuan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam perjalanannya, kementerian ini mengalami sejumlah perubahan nama sesuai perkembangan pemerintahan dan penyesuaian fungsi kelembagaan, antara lain:
-
Departemen Kehakiman (1945–1999)
-
Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001)
-
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004)
-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009)
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009–2024)
-
Kementerian Hukum (2024–sekarang)
Perubahan nama tersebut mencerminkan dinamika tugas pokok dan fungsi kementerian yang terus berkembang sesuai kebutuhan negara dan masyarakat. Sejak 21 Oktober 2024, kementerian ini dipimpin oleh Supratman Andi Agtas, seorang tokoh yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia legislatif dan hukum nasional.
Sebagai lembaga pemerintah yang memegang peranan strategis, Kementerian Hukum tidak hanya mengurus aspek hukum formal, tetapi juga mengelola berbagai unit kerja yang mencakup pembinaan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, manajemen keuangan, pengelolaan barang milik negara, penyusunan peraturan hukum, serta komunikasi publik dan kerja sama antarinstansi. Keberadaan unit-unit tersebut menjadi penopang bagi kelancaran seluruh kebijakan dan program yang dijalankan.
Untuk mendukung kualitas manajemen internal sekaligus memberikan kesempatan bagi lulusan muda untuk belajar, berkontribusi, dan memahami dunia kerja pemerintahan, Kementerian Hukum kembali membuka Program Magang Nasional yang dilaksanakan secara berkala. Pada tahun 2025, kementerian menyediakan kesempatan yang luas bagi generasi muda agar dapat merasakan pengalaman nyata belajar dan bekerja langsung dalam lingkungan kementerian melalui Program Magang Nasional Batch III.
2. Deskripsi Program Magang Nasional
Program Magang Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum merupakan sebuah inisiatif penting yang ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja profesional kepada lulusan perguruan tinggi. Program ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan dunia kerja pemerintahan kepada peserta, tetapi juga membangun kompetensi teknis, keterampilan administrasi, etika kerja, dan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan.
Pada Batch III tahun 2025, Kementerian Hukum membuka sebanyak 353 kuota peserta magang yang ditempatkan di berbagai unit kerja, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Penempatan peserta mencakup Unit Eselon I, Kantor Wilayah (Kanwil), serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini menunjukkan komitmen besar kementerian dalam memberikan kesempatan belajar kepada generasi muda.
Program magang ini dirancang selama enam bulan, memberikan cukup waktu bagi peserta untuk merasakan dinamika kerja secara mendalam, memahami proses birokrasi, serta berkontribusi dalam kegiatan operasional dan administrasi di unit kerja masing-masing. Peserta akan bekerja bersama pegawai kementerian, mengikuti bimbingan mentor, serta terlibat dalam tugas-tugas nyata yang menjadi bagian dari pelayanan publik.
Program ini terbuka bagi lulusan sarjana dari berbagai bidang ilmu, dengan syarat lulusan harus berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Melalui program ini, peserta diharapkan memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan profesional, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri menuju dunia kerja.
3. Unit Penempatan & Gambaran Job Desk
Peserta magang akan ditempatkan pada beberapa biro strategis yang berada di lingkungan Kementerian Hukum. Setiap biro memiliki lingkup tugas, fungsi, serta kegiatan operasional yang berbeda. Berikut penjelasan yang lebih mendetail mengenai unit penempatan serta gambaran tugas selama magang:
a. Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro ini bertanggung jawab mengelola penyusunan rencana strategis kementerian, perencanaan program dan anggaran, analisis kebutuhan organisasi, serta evaluasi kinerja. Peserta magang berkesempatan untuk:
-
Membantu proses penyusunan dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, dan evaluasi program.
-
Melakukan analisis data perencanaan dan pelaporan berkala.
-
Mendukung penyusunan laporan kinerja instansi.
-
Mengikuti proses koordinasi dengan unit kerja internal terkait perencanaan dan organisasi.
Pengalaman di Biro Perencanaan menjadi kesempatan besar bagi peserta untuk memahami bagaimana kebijakan kementerian dirumuskan secara teknis dan administratif.
b. Biro Sumber Daya Manusia
Biro SDM memiliki tugas mengelola manajemen kepegawaian, pengembangan karier, pelatihan, serta administrasi personalia. Peserta di biro ini akan:
-
Mendukung proses administrasi kepegawaian seperti data pegawai, mutasi, penilaian kinerja, dan pelatihan.
-
Membantu kegiatan seperti penyusunan SOP, analisis jabatan, serta kebutuhan kompetensi.
-
Mengikuti proses rekrutmen internal dan pelaksanaan pelatihan pegawai.
-
Mengelola dokumen dan arsip digital terkait pengelolaan SDM.
Magang di Biro SDM sangat cocok bagi mereka yang tertarik pada manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
c. Biro Keuangan
Unit ini mengelola anggaran, pelaporan keuangan, pencairan dana, serta pengawasan administrasi keuangan. Tugas peserta magang dapat mencakup:
-
Membantu penyusunan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
-
Melakukan entri data keuangan dan melakukan pengecekan dokumen pendukung.
-
Mengikuti proses audit internal dan mempelajari mekanisme tata kelola keuangan negara.
-
Mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.
Peserta di biro ini akan memperoleh pemahaman penting tentang mekanisme anggaran negara dan praktik akuntabilitas publik.
d. Biro Barang Milik Negara (BMN)
Biro ini mengelola aset milik kementerian, mulai dari pencatatan, perawatan, penghapusan, hingga pemanfaatan. Peserta magang akan:
-
Membantu proses pendataan dan verifikasi aset negara.
-
Terlibat dalam kegiatan penyusunan laporan inventarisasi BMN.
-
Mendampingi kegiatan pemeriksaan fisik aset.
-
Mendukung implementasi sistem informasi pengelolaan BMN.
Penempatan ini sangat relevan bagi lulusan administrasi publik, akuntansi, ataupun manajemen aset.
e. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Biro ini memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni penyusunan regulasi, publikasi informasi, dan koordinasi kerja sama antarinstansi. Peserta magang dapat berkontribusi dalam:
-
Mendukung penyusunan naskah akademik dan draf peraturan.
-
Membantu publikasi informasi melalui kanal komunikasi publik kementerian.
-
Melakukan riset isu hukum dan analisis kebijakan.
-
Mendampingi kegiatan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
Penempatan ini sangat cocok bagi peserta dengan latar belakang hukum, komunikasi, atau hubungan internasional.
f. Biro Umum
Sebagai biro yang menangani layanan umum dan administrasi internal, tugas peserta meliputi:
-
Membantu pengelolaan arsip, surat menyurat, dan administrasi perkantoran.
-
Terlibat dalam kegiatan logistik dan pengadaan barang.
-
Mendukung operasional kegiatan rapat dan acara kementerian.
-
Mengelola data administratif dan dokumentasi internal.
Biro Umum memberikan pengalaman menyeluruh tentang operasional lembaga pemerintahan.
4. Persyaratan Peserta Magang
Untuk dapat mengikuti Program Magang Nasional Batch III, peserta wajib memenuhi beberapa kriteria dasar berikut:
-
Warga Negara Indonesia (WNI).
-
Lulusan program Sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
-
Masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak tanggal ijazah pada saat mendaftar.
-
Sehat jasmani dan rohani.
-
Mampu bekerja sama, mengikuti arahan mentor, serta siap ditempatkan di unit kerja yang telah ditentukan.
Persyaratan ini disusun untuk memastikan peserta memiliki kesiapan dasar untuk mengikuti kegiatan magang selama enam bulan.
5. Fasilitas dan Manfaat yang Diberikan kepada Peserta
Kementerian Hukum memberikan sejumlah fasilitas dan manfaat yang dirancang untuk mendukung peserta selama menjalani program magang, antara lain:
a. Uang Saku Setara UMP
Peserta berhak menerima uang saku bulanan dengan nominal setara Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai lokasi penempatan. Hal ini menjadi bentuk dukungan agar peserta dapat menjalani program dengan nyaman dan berfokus pada kegiatan pembelajaran.
b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peserta mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa magang. Perlindungan ini diberikan selama enam bulan sesuai ketentuan program pemagangan.
c. Sertifikat atau Surat Keterangan Resmi
Setelah menyelesaikan program, peserta akan menerima sertifikat pemagangan atau surat keterangan resmi dari Kementerian Hukum. Dokumen ini dapat menjadi nilai tambah dalam portofolio, terutama untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah maupun sektor swasta.
6. Jadwal Pelaksanaan Program
Pelaksanaan kegiatan magang berlangsung sesuai timeline berikut:
-
Pendaftaran: 4–7 Desember 2025
-
Seleksi dan Pengumuman: 8–11 Desember 2025
-
Pelaksanaan Magang: 16 Desember 2025 – 15 Juni 2026
Durasi enam bulan dirancang untuk memberikan pengalaman nyata, mendalam, dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan.
7. Tata Cara Pendaftaran
Calon peserta dapat melakukan pendaftaran melalui portal resmi:
Seluruh proses pendaftaran gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Peserta diimbau untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program magang ini.